Breaking News

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil


JAKARTA || JERAT HUKUM NEWS 

Otoritas Moneter Palestina (PMA) merasa perlu mempercepat transformasi digitalnya. Itulah sebabnya, PMA memerlukan datang ke Indonesia untuk belajar tentang Digital ID dan kerangka regulasi e-KYC (electronic-Know Your Customer). 

Demikian disampaikan Ketua Delegasi PMA, Anwar Jabr, saat bertemu dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta, Selasa (23/1/2024). 

"Kami merasa perlu mengakselerasi transformasi digital termasuk potensi ekonomi digital di wilayah Palestina yang belum sepenuhnya terwujud (karena pembatasan oleh Israel)," kata Anwar Jabr.

Delegasi PMA terdiri dari Anwar Jabr sebagai Ketua, Ali Sharkasi Director of The Technology Systems Department, dan Dr. Maram Alagha, FDID & eKYC Project Manager. 


Sementara Dirjen Dukcapil didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono, Plh. Direktur IDKN Mensuseno, dan Plh. Sesditjen Dukcapil Adel Trilius.  

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan perkembangan transformasi Dukcapil yang dimulai dari tahapan sistem manual sebelum tahun 1995. 

"Selanjutnya secara bertahap dilakukan pembaruan sistem. Hingga yang termutakhir saat ini adalah penerapan penerapan Identitas Digital yang berawal dari pelayanan online, tanda tangan digital, cetak dokumen kependudukan dengan kertas putih, hingga deliveri dokumen dalam bentuk file PDF," urai Teguh rinci menjelaskan. 

Selanjutnya, seluruh layanan publik di Indonesia menggunakan basis data kependudukan, termasuk untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. 

Saat ini berbagai layanan pemerintah dan swasta menggunakan NIK sebagai basis data seperti untuk akses layanan publik jaminan sosial kesehatan, paspor, NPWP, SIM, layanan kesehatan, dan lainnya. 

Ditambah lagi sebagai two factor authentication Dukcapil memberikan fasilitas pengenalan wajah (face recognition) yang telah digunakan oleh lembaga perbankan, financial technology (fintech) dan juga lembaga-lembaga yang melayani tanda tangan digital, dan sebagainya. 

"Ke depannya, dan didukung oleh Bank Dunia, Ditjen Dukcapil tengah  memulai era baru Digital ID, yang memungkinkan otentikasi identifikasi online penuh yang akan semakin memperkuat ekonomi digital dan penyampaian layanan yang lebih inklusif," kata Dirjen Teguh Setyabudi. 

Selanjutnya Delegasi PMA diboyong untuk melihat dari dekat Command Center Dukcapil. Di sini rombongan asal Palestina itu banyak belajar bagaimana proses verifikasi dan validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan yang bersifat tunggal. 

"Pengalaman Dukcapil mengelola Administrasi kependudukan dan melakukan digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan, semoga bisa menginspirasi dan memacu pelayanan publik di Palestina menjadi lebih baik lagi," ujarnya memungkasi.

(Mardani Lubis)

© Copyright 2022 - JERAT HUKUM NEWS