Breaking News

Tahapan Pengawasan Kampanye Panwaslu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

 



PURWAKARTA|| JERAT HUKUM NEWS 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Pasawahan melakukan pengawasan kampanye Pemilu Tahun 2024 Kematan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. (05/02/2024)

Ketua Panwaslu Kecamatan Pasawahan sekaligus Kordiv sumber daya manusia, organisasi Data Dan informasi (SDMO DATIN) Burhanudin S,pd dengan didampingi Kordiv Hukum, Pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (HP2HM) Hendra Yusmana, Kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (PPPS) Erwin Indra Komara S,pd mengatakan sampai saat ini fokus melakukan pengawasan melekat tahapan kampanye Pemilu 2024.



Perlu diketahui bahwa sesuai regulasi pelaksanaa kampanye berlangsung tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, hari ini tanggal 02 Februari merupakan hari ke 67 pelaksanaan kampanye, tersisa 8 hari lagi bagi semua Paslon dan peserta Pemilu / Partai Politik untuk berkampanye.

Dalam rangka pelaksaan tugas pengawasan, Panwaslu Kecamatan memperhatikan potensi-potensi kerawanan kampanye.

Adapun kerawanan kampanye dilaksanakan dengan mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pasal 280 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 seperti melibatkan Ketua bersama jajaran mahkamah konstitusi, Ketua bersama jajaran Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pejabat Negara bukan anggota Parpol yang menjabat di pimpinan Lembaga non struktural, ASN, anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, warga Negara yang tidak memiliki hak pilih.



Setidaknya Kecamatan Pasawahan yang memiliki 12 Desa sudah melaksanakan tahapan demi tahapan untuk memastikan pengawasan secara optimal diantaranya pertemuan tatap muka berjumlah 9 (sembilan) dan pertemuan terbatas berjumlah 11 (sebelas) penyebaran bahan kampanye berjumlah 11 (sebelas) dan APK yang melanggar PERDA K3 berjumlah sebanyak 442 (Empatratus Empatpukuh Dua)

Padahal sebelumnya pimpinan Partai Politik, PAC, Anak ranting tim kampanye, plaksana kampanye, tim pemenangan, simpatisan dan sebagainya, sudah diberikan surat himbauan No.047/PM.00.002/KJB-14-06/12/23, terkait partai politik peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana tim kampanye pemenangan, simpatisan pemilu 2024 di Kecamatan Pasawahan apabila menempel dan memasang bahan kampanye dan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 338 dan 339 serta PERDA Nomor 5 tahun 2022 tentang penempatan penempelan bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 yang melanggar serta mengganggu ketertiban umum di Kecamatan Pasawahan seperti sipohon, tiang listrik, dekat sarana pendidikan, sarana ibadah, instansi pemerintahan dan sebagainya, harap dipindahkan sebelum 2 x 24 jam, dan apabila belum dipindahkan oleh yang bersangkutan, maka akan ditertibkan. Penertiban juga harus dilakukan oleh Pol PP dan panwaslu Pasawahan sudah melayangkan surat permohonan anggota pol PP ke Kabupaten Nomor : 048/PM.00.02/KJB.14-06/12/2023. Jadi total hasil keseluruhan dari pengawasan selama kampanye yakni berjumlah 473 jenis meliputi diatas tadi, diantara 12 Desa tertulis diantaranya ada Desa Selaawi berjumlah 13 kampanye, Desa Pasawahan Kidul berjumlah 8 kampanye, Desa Sawahkulon berjumlah 6 kampanye, Desa Margasari berjumlah 2 kampanye, Desa Cihuni Berjumlah 4 kampanye, Desa Cidahu berjumlah 3 kampanye, Desa pasawahan Anyar Berjumlah 3 kampanye.

Sampai hari ini sudah mengantongi data hasil pengawasan dan penertiban APK di jalan protokol Pasawahan dan jalan-jalan gang diantaranya ada Baliho denga jumlah 246 (Duaratus Empatpuluh Enam) pelanggar, ada Bendera dengan jumlah 306 (Tigaratus Enam) pelanggar, ada yang sipohon dengan jumlah  236 pelanggar  dan yang ditiang listrik ada 119 pelanggar.

Demikian pelaporan panwaslu Kecamatan Pasawahan dari tahapan demi tahapan yang telah dilakukan.

(Dwi)


© Copyright 2022 - JERAT HUKUM NEWS