Breaking News

 


TOLITOLI || JERAT HUKUM NEWS

Selain jujur, merdeka, junjung tinggi kebenaran, mengayomi, berani ambil keputusan, perilaku hakim juga harus profesional, komunikatif, tidak arogan serta dukung pembangunan Pers sebagai jembatan informasi.

Namun sangat disayangkan, dengan mengatas namakan hak prerogatif yang dimiliki, sambil gunakan aturan “kadaluarsa”, seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tolitoli Sulawesi Tengah (Sulteng) justrus mengintimidasi Jurnalis yang hendak meliput  di ruang sidang.

Adalah awak media online infoaktual.id disapa secara sewenang-wenang – mengintimidasi, sambil lakukan upaya merampas peralatan Pers – oleh  Hakim Dani  di ruang sidang putusan atas terdakwa ustad Muadib, Kamis 14/3/2024.

Bagaimana tidak, dari meja hijauh di ruang Cakra I, hakim yang bernama pasti Muhammad Noer Ramadhan SH itu melontarkan suara lantang mendikte, dibarengi kata-kata menakut-nakuti secara berulang  kepada Wartawan senior itu.   

Sikap intimidatif hakim ini dipertontokan depan jaksa, terdakwa Muadib dan dua pengacara terdakwa atas kasus penganiayaan alumni pesantren Sirojul Maruf, serta belasan pengunjung.

Adapun kronoliginya bermula Wartawan yang sekaligus pemimpin redaksi (pemred) itu meminta ijin meliput kepada salah seorang petugas sidang, sebagiaman sebelumnya ditunjuk petugas penerima tamu di ruang pelayanan.

Hal itu dilakukan sesuai Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 2020 yang intinya di pasal 4 ayat 6 bahwa pengambilan foto, rekaman dan seterusnya alias meliput harus seijin Hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan pada sebelum sidang dimulai.

Terus, ketika sidang hendak digelar, petugas tadi menuju meja hakim. Di sana ia berbisik dari samping kiri hakim Dani sambil menunjuk kearah wartawan tadi.

Terus, ketika Hakim Dani memandang kearah yang ditunjuk petugas itu, pemred infoaktul.id mengancungkan tangan kanan sebagi isyarat ijin memotret.

Akan tetapi, usai bertanya kian kemari, termasuk soal dokumen badan hukum Media, Hakim Dani kemudian berkata boleh diliput tapi harus mengajukan surat ijin dulu.

“Boleh diliput tapi harus mengajukan surat ijin dulu. Tau badan hukum ?,” tegasnya menggurui.

Pokonya, salah satu pendiri DPP Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWO-IN), dan ex koresponden Majalah Detektip Spionase (DS) dan Fakta itu “dibantai” bagai Jurnalis pemula dan tidak paham UU Pers.

Ijin yang mulia sahut Jurnalis itu dengan tetap tenang, biasanya – sahutan Wartawa ini langsung ditimpali Hakim Dani dengan nada tinggi.

“Bukan biasanya, undang-undang Pers, baca undang-undang Pers. Anda Pers, baca dulu undang-undang Pers, “ serang dia bertubi tubi.

Ditengah cercahannya, Muhammad Noer Ramadhan SH meneruskan yang intinya jangan main-main ya, kalau sampai ada berita soal nama dan foto saya, saya tuntut kejalur hukum.

Jadi sekarang tidk bisa diliput ?

“Saya tidak bilang begitu, mengacuh undang-undang Pers, masa tidak mengerti undang-undang Pers. Mengacu undang-undang Pers,” cecarnya hingga ruang sidang menjadi ingar bingar.

Dan hebatnya, ketika pemred infoaktual.id kembali bersuara ijin lagi yang mulia, hakim Dani kembali memotong dengan keras bak kerasukan.

“Mengacu undang-undang Pers,” hardik Muhammad Noer Ramadhan SH membuat suasana tambah tak karuan.

Lantaran jenuh terus diteror, jurnalis itu pun lantas bertanya undang-undang Pers pasal berapa yang mulia ? Terhadap pertanyaan ini, gestur Hakim Dani terlihat bingung, jika tidak dibilang kalang kabut.

Melihat sang hakimnya bingung tak karuan, muncul dua pegawai PN mengajak keluar dari ruang sidang. Terus, hakim itu pun perintahkan geledah. “Nda, periksa dulu HP nya. Ambil HP nya, ambil,” pintanya tapi tidak berhasil.

Tampaknya, dengan menyuruh Pers ajukan permintaan tertulis ke PN, dengan melapirkan dokumen badan hukum Media, Hakim ini mau pulang ke SE (Surat Edaran) MA Nomor 2 yang “kadaluarsa”, sudah dicabut.

Sakadar mengenang ulang, penyebab SE MA itu dicabut Dirjen Badan Peradilan Umum MA, Prim Haryadi lewat surat Nomor 291/DJU/PS.00/3/2020 itu lantaran menimbulkan polemik, terutama dikalangan Jurnalis. Sekarang, malah digunakan lagi di PN Tolitoli, pake ngancam pula.

Untuk peroleh keterangan ketua PN dan alasan Hakim Dani atas letupan arogansinya di ruang sidang, hingga berujung pada upaya perampasan peralatan Pers,  humas PN Tolitoli pun ditemui, kamis 15/3/2024.

Hasilnya, di ruang tunggu PN, Hakim Pathan SH yang hari itu sebagai Humas PN menyatakan ketua PN dan Hakim bersangkutan tidak dapat ditemui.

“Ya, untuk kepentingan pihak luar, itu hanya melalui Humas, harus Humas. Kemudian untuk konfirmasi, itu tidak bisa dilakukan juga karena berita sudah turun Pak,” kata pria low profile ini.

Berita dimaksud humas Pathan adalah edisi breaking news infoaktual.id 14/3/2024 berjudul Seorang Hakim Di PN Tolitoli Halangi Pers Pada Sidang Vonis Terdakwa Muadib ?

Terus tanggapan pengadilan atas berita itu ?

“Tanggapan saya sebagai Humas, yang jelas proses liput rekam dan lain sebagainya harus melalui ketua Majelis,” ujarnya, sambil menyebut Perma Nomor  5 sebagai acuan.

Lalu, kenapa harus menyurat ke ketua PN, bukankah itu berarti kembali ke SE Nomor 2, dan bertentangan dengan Perma 5 ? 

Dijawab humas Pathan, ketika ketua Majelis menginginkan harus bersurat kepada ketua Pengadilan, maka  itu harus dilaksanakan.

“Jadi, hak tetap pada diri Majelis Hakim yang bersangkutan. Itukan haknya hakim, hakim minta surat maka harus  ada surat, biar jelas,” terang Humas Pathan.

Terhadap sikap nekan dan menakut-nakuti yang sudah dipertontonkan Hakim Dani, humas PN bilang kalau sikap sih saya tidak mau komentar pak ya.

“Silah bapak menilai sendiri. Kalau itu (dekadensi moral hakim Dani, red) saya tidak bisa menanggapi, “ kunci Humas PN Tolitoli Pathan SH.

Baiklah, apapun itu, suka tidak suka, yang pasti dengan mensyaratkan, perlakukan pers seperti itu – apalagi sampai gunakan aturan yang sudah dicabut – adalah  perbuatan melanggar pasal 4 ayat 1 UU Pers.

Artinya, sebagai hak asasi, pers bebas dari pencegahan dan penekanan supaya hak masyarakat peroleh informasi tidak terhambat.

Selanjutnya, pasal 4 ayat 3 UU Pers dengan tegas menyatakan Pers mempunyai hak mencari, memiliki, mengolah dan mempublis gagasan dan peristiwa.

Nah, terkait insiden sebagai akibat rusaknya moralitas hingga sisakan stigma buruk di ruang sidang, maka :

Pertama, sikap dan perilaku Hakim Dani terhadap pemimpin redaksi siang itu, adalah tindakan overlap – perlakukan lebih pelaksanaan Perma 5 –  sehingga terlontar aksi semena-mena terhadap manusia didepan banyak orang, di ruang sidang.

Pula, pembatasan semacam ini, tidak cuma halangi akses keterbukaan informasi publik tapi juga berdampak sejak lama pada kerja Advokad disejumlah PN dalam pendapingan kliennya.

Bahkan, hal ini berdampak serius terhadap akses keadilan publik memperoleh infoarmasi sebagaimana juga diwajibkan oleh UU dan hukum.  

Kedua, peristiwa di ruang sidang siang itu merupakan perbuatan menghambat, menghalangi pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan 3 UU Pers, sehingga baginya dapat diancam pasal 18 ayat 1 UU Pers, dengan pidana penjara dua tahun atau denda setengah M. 

(tim)

© Copyright 2022 - JERAT HUKUM NEWS