Breaking News

Pj Gubri Diminta Copot Kadisdik Riau, Buntut Bnyak Sekolah Pungut Duit Siswa

PEKANBARU || JERAT HUKUM NEWS

Belakangan mulai marak terdengar pihak sekolah melakukan pungutan terhadap siswa meski sudah mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu dinilai dapat membebani orang tua siswa. 

Aktivis pendidikan, Erwin Sitompul, S. Pd kepada media menjelaskan bahwa beberapa sekolah dilaporkan telah melakukan pungutan kepada siswa dengan besaran yang bervariasi. 

Dijelaskan Erwin, berbagai laporan yang diterima diantaranya, SMA N 5 Kota Pekanbaru membebani siswa untuk biaya kegiatan Pramuka sekitar 150 ribu persiswa, kemudian biaya perpisahan di SMA N 1 Kota Pekanbaru sebesar 650 persiswa, dan di SMA N 4 Kota Pekanbaru dimana diduga oknum Kepala Sekolah memerintahkan oknum guru-gurunya memperjual belikan LKS di Sekolah, serta belum lama ini ada laporan dari SMA N 1 Kampar Kiri Tengah yang memungut biaya Rp850 ribu untuk kegiatan study tour. 

"Tujuan Pemerintah Pusat  membuat Bos Nasional dnn Pemerintah Pemerintah Provinsi Riau membuat Bos Daerah agar Sekolah Gratis, sehingga tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Namun masih ada saja pihak sekolah dengan melalui korlas yang memaksa wali murid layaknya seperti debt colector  yang nakal meminta pungutan dari siswa  dengan dalih persetujuan wali murid dan komite," terangnya. 

Dengan adanya dana BOS harusnya tidak ada lagi pungutan terhadap siswa namun faktanya dilapangan masih saja terus terjadi. Untuk itu, Erwin mendesak agar aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas, dan inspektorat segera melakukan audit terhadap sekolah yang nakal.

"Kita juga meminta Pj Gubernur Riau mencopot Kadisdik, hal itu akibat tidak adanya tindakan tegas maupun saksi keras yang diberikan pihak dinas meski mereka telah mendapat laporan adanya pungutan di sekolah SMP SMA dan SMK," ujarnya.

Hal semacam ini kata Erwin tidak saja bisa dicegah dengan sebatas himbauan saja. Harus ada tindakan tegas dan terukur terhadap oknum sekolah yang nakal. 

"Kita meminta Pj Gubri menggantikan Kadisdik Provinsi dengan orang yang memahami dan memiliki baground pendidikan, sehingga paham dan mengerti terhadap kondisi pendidikan saat ini," harapnya.

Nofri

© Copyright 2022 - JERAT HUKUM NEWS