Breaking News

BPJS Kesehatan Optimalkan Pemadanan Data Bersama Ditjen Dukcapil

JAKARTA || JERAT HUKUM NEWS

BPJS Kesehatan berkomitmen terus mempererat kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Demikian terungkap dalam pertemuan tim dari kedua instansi di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2024). 

Forum ini membahas antara lain monitoring dan evaluasi Sinergi Data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Data Kependudukan melalui aplikasi Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan (m-SINK). 

Acara ini dibuka Asisten Deputi Bidang Data Peserta BPJS Kesehatan, Moeis Sanusi beserta jajaran, dihadiri Kasubdit Pengelolaan Data Kependudukan Direktorat PIAK, Hera Mutiara, dan Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil, Gede Gusta. 

Asdep Moeis Sanusi kembali menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. "Saat ini lebih dari 271 juta data BPJS telah berhasil dipadankan dengan Dukcapil. Ini menandakan langkah maju dalam integrasi data kesehatan," kata Moeis Sanusi dalam sambutannya. 

Moeis menyebutkan, pihaknya ingin terus memperbarui dan memperluas cakupan data dengan mengajukan penambahan 13 juta data untuk dipadankan pada periode Agustus 2023 hingga Mei 2024. 

Dia pun mengungkapkan, BPJS-Kes tengah mengembangkan aplikasi baru dan berencana mengirim surat resmi ke Ditjen Dukcapil untuk pelaksanaan Proof of Concept (PoC) begitu aplikasi tersebut selesai dikembangkan. 

Gede Gusta dari Subdit Layanan Teknis Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat (LTHAIDKP) pada Direktorat IDKN menjelaskan terkait implementasi system Face Recognition (FR) dan persiapan Proof of Concept (PoC) aplikasi baru. 

"Proses implementasi FR BPJS Kesehatan pada umumnya berjalan dengan lancar. Ini menandakan komitmen BPJS-Kes dalam memperbarui teknologi untuk efisiensi layanan kesehatan," kata Gede Gusta. 

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam berbagai kesempatan menyatakan, BPJS-Kes telah lama bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil termasuk menggunakan teknologi FR. 

Teguh menyampaikan, proses e-KYC dengan menggunakan teknologi FR sangat dibutuhkan di era sekarang untuk percepatan pelayanan. "Terlebih pelayanan kesehatan yang merupakan layanan dasar pada masyarakat. Dukcapil siap memfasilitasi lembaga pengguna dalam penggunaan teknologi FR dalam proses e-KYC untuk percepatan pelayanan," kata Dirjen Teguh Setyabudi. 

(Mardani  Lubis)

© Copyright 2022 - JERAT HUKUM NEWS